Atjeh Lam Seunarai Seudjarah

Kesultanan Aceh Darussalam dengan Kesultanan Turki Utsmaniyah pertama kali dibangun Suthan Ali Riayat Syah Al Qahar yang memerintah dari tahun 1557-1568 dengan Sulthan Salim Khan (Sultan II Selim). Ketika Belanda menginvansi Aceh pada 1873 hubungan itu masih terjalin. Sultan Aceh Muhammad Daod Syah mengirim surat kepada Raja Turki, Sultan Salim. Pada bagian atas kanan surat tertulis “Ke Negeri Rum, Konstatinopel, bab al ‘Ali”. Pada surat itu juga tertera stempel Kerajaan Aceh, Cap Sikureng, yang berisi nama sembilan nama Sultan Aceh, yang di lingkaran tengahnya tertera nama Raja Aceh yang sedang berkuasa, Sultan Muhammad Daod Syah dan di sebelah kanan cap sikureng tertera nama Tuanku Hasyim bin Tuanku Kadir dengan tarikh tahun 1273 Hijriah. Ke Negeri Rum, Konstatinopel, bab al ‘Ali Maha benar firman-Nya dan bagi-Nya kerajaan, wahai, Yang memenuhi keperluan, wahai Allah Yang Maha Tinggi. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang: Segala puji bagi Allah, Tuhan seme

Jak Barangkahöe jéut jak, Uroé Makméugang téutap Woé bak Mak ( U Gampöng ) that seudéh hatëé méunjoé han ta tuméung padjöh Sie Makmeugang njang geutangun le Mak téuh. "ASAL MUASAL Tradisi ' Makmeugang” atau “Meugang” Tradisi ini berlangsung bukan hanya saat menyambut Ramadhan, namun juga Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tradisi ini dipercaya sudah ada sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam, tepatnya saat Sultan Iskandar Muda bertahta (1607-1636), sehingga tak ayal tradisi Meugang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Aceh. Pelaksanaan meugang diatur dalam Qanun Meukuta Alam Al Asyi (Undang – Undang Kesultanan Aceh). Didalamnya diatur tata cara pelaksanaan Meugang, yang mana di masa kesultanan adalah dengan mendata jumlah warga miskin dan anak yatim sebulan menjelang masuknya bulan Ramadhan. Data itu kemudian diverivikasi oleh lembaga resmi Kesultanan atau Qadhi, yang selanjutnya memilih penerima daging meugang yang layak. Sebuah syair populer di Aceh

UUPA Undang Undang Pemerintahan Aceh Written By Unknown on 2/17/2013 | 2:08 AM Seperti kita ketahui, pada 5 Juli 2006, sepuluh fraksi di DPR dengan suara bulat menyetujui Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yang terdiri dari 40 Bab dan 273 pasal. Momentum ini sehingga rakyat Aceh dapat mulai membangun dan melupakan masa lalu. UU Pemerintahan Aceh merupakan implementasi dari MoU Helsinki, yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka untuk penyelesaian damai konflik panjang di Aceh. UUPA adalah hukum pada tahun 2006 dimana pemerintah provinsi Aceh, Indonesia, sebagai pengganti Undang-Undang dan Otonami khusus menghasilkan kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang dikenal sebagai MoU Helsinki. Persetujuan pengesahaan Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang oleh DPR berlangsung pada 11 Juli 2006, sedangkan ratifikasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dib

Sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 5 Juli 2006, sepuluh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat secara bulat telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yang terdiri atas 40 Bab dan 273 Pasal. Ini momentum agar masyarakat Aceh bisa memulai pembangunan dan melupakan masa lalu. Undang-Undang Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan isi nota kesepahaman Helsinki, yang ditandatangani pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka demi penyelesaian secara damai konflik panjang di Aceh. UUPA adalah undang-undang tahun 2006 yang mengatur pemerintahan provinsi Aceh, Indonesia, sebagai pengganti Undang-Undang Otonami Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang dikenal dengan MoU Helsinki. Penyetujuan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang oleh DPR berlangsung pada 11 Juli 2006, sementara pengesahan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dilakukan pada 1 Agustus 2006. PERLUNYA Undang-undang t